BPS Minta Anggaran Lagi untuk Perbaiki Data Desil, Purbaya: Dulu Janji Harusnya Cukup

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Badan Pusat Statistik (BPS) belum mengajukan tambahan anggaran kepadanya untuk memperbaiki data desil, meski sebelumnya BPS meminta lebih dari Rp 3 triliun dengan janji menggabungkan sensus dan pemutakhiran data. Pemerintah telah mengalokasikan lebih dari Rp 7 triliun untuk kegiatan tersebut, dengan total anggaran BPS mencapai lebih dari Rp 9 triliun. Purbaya menegaskan belum menerima pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun untuk pemutakhiran data desil dan belum mengetahui alasan BPS kembali membutuhkan anggaran tersebut.

Pemerintah akan menguji keakuratan data BPS sebelum menggunakannya sebagai dasar kebijakan, dengan rencana menguji sampel ratusan data dengan kondisi masyarakat sebenarnya. Jika data masih belum akurat, pemerintah dapat kembali menggunakan data lama sambil melakukan perbaikan. Pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi penting karena digunakan sebagai dasar kebijakan, termasuk rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan Pertalite masih dalam tahap pembahasan dan distribusi tetap berjalan dengan ketentuan saat ini. Purbaya menyatakan kesalahan dalam pendataan mungkin terjadi, namun pemerintah akan membuka ruang untuk menangani kasus ketidaksesuaian data secara individual.