PLTS 100 GW dan Kemandirian Energi Bali: Tantangan Lahan vs Pertumbuhan Konsumsi

PT Danantara Development Management Fund (DDMF) mengidentifikasi kepastian lahan sebagai faktor utama yang membuat proyek PLTS 100 GW di Indonesia belum sepenuhnya bankable. Meskipun potensi energi surya Indonesia mencapai 3.200 GW dan teknologi PLTS sudah matang, hanya 1,5 GW yang telah terutilisasi. Rachmat Kaimuddin, Managing Director DDMF, menekankan bahwa kejelasan lokasi lahan diperlukan untuk menilai radiasi matahari dan risiko proyek. Setelah lokasi dan kondisi lahan jelas, proyek dapat ditawarkan melalui tender dengan kepastian offtaker listrik dari pemerintah. PT PLN (Persero) juga menyatakan bahwa biaya pengadaan lahan sangat memengaruhi biaya listrik PLTS yang dipadukan dengan BESS, di mana peningkatan harga lahan Rp200.000/m² dapat menaikkan tarif listrik 1 sen/kWh.

Di sisi lain, PT PLN UID Bali mencatat konsumsi listrik di Pulau Dewata pada Semester I 2026 tumbuh 8,02%, menjadikan Bali salah satu kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia. General Manager Ajrun Karim menyatakan peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi, pariwisata, dan sektor usaha yang semakin dinamis. Beban listrik pun menjadi tinggi dan merata sepanjang hari, mencerminkan penetrasi listrik yang sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan. Beban puncak sistem kelistrikan Bali kini hampir mencapai 1.300 MW, sehingga PLN tengah mempercepat penambahan kapasitas pembangkit untuk menjaga keandalan pasokan.

Untuk mendukung pertumbuhan ini, PLN mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dapat dibangun dengan cepat melalui skema ground mounted, terapung, atau atap. Pengembangan PLTS ini selaras dengan RUPTL 2025-2034 dan Program PLTS 100 GW yang digerakkan pemerintah. Tujuannya agar Bali semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya, terutama sebagai pusat pariwisata dan ekonomi nasional.