Presiden Dorong Digitalisasi Layanan Hukum dan Perluasan Posbankum

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Merdeka pada 29 September 2026 mengenai digitalisasi layanan publik dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum telah tersebar di 83.960 lokasi di seluruh desa dan kelurahan, dengan 14.000 dari 16.000 aduan berhasil diselesaikan melalui mediasi keadilan restoratif. Penyelesaian ini diperkirakan menghemat negara Rp 1,2 triliun dibandingkan jika kasus dilanjutkan ke pengadilan. Sementara itu, 2.000 kasus tersisa akan ditindaklanjuti melalui bantuan hukum gratis. Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi online untuk mempercepat proses perizinan dan pelayanan publik.