Menkum Lapor Prabowo Pos Bantuan Hukum Hemat Anggaran Rp 1,2 Triliun

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas melaporkan pembentukan 83.960 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan akses awal penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif.

Dari sekitar 16.000 aduan yang masuk, 14.000 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga menghemat anggaran negara sebesar Rp 1,2 triliun karena perkara tidak berlanjut ke pengadilan. Sementara itu, 2.000 kasus lainnya akan diproses melalui bantuan hukum gratis. Selain itu, Kementerian Hukum akan meluncurkan digitalisasi layanan publik daring untuk meningkatkan efisiensi perizinan.