Presiden Prabowo Dorong Digitalisasi Layanan Hukum, Posbankum Perluas Akses Keadilan

Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Merdeka pada 29 September 2026 untuk membahas digitalisasi layanan publik dan penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi yang memungkinkan seluruh proses perizinan dan pelayanan dilakukan secara daring, guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Posbankum telah tersebar di sekitar 83.960 lokasi di seluruh desa dan kelurahan. Dari 16.000 aduan yang masuk, sebanyak 14.000 kasus berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Solusi ini diperkirakan dapat menghemat negara hingga 1,2 triliun rupiah dibandingkan jika kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.

Sekitar 2.000 kasus tersisa akan ditindaklanjuti melalui bantuan hukum gratis. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah.