PSI Bantah Ijazah Gibran Tidak Setara SMK, Grace Natalie Soal Kewajiban KBRI Simpan Dokumen Pelajar

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah klaim bahwa ijazah pendidikan terakhir Gibran Rakabuming Raka tidak setara dengan SMK. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menjelaskan bahwa Gibran melanjutkan pendidikannya setelah menyelesaikan UTS Insearch di Australia, kemudian melanjutkan ke MDIS dengan certificate advance diploma, dan akhirnya ke jenjang Bachelor. Grace menegaskan bahwa riwayat pendidikan Gibran tidak bisa dipotong hanya pada satu tahap pendidikan di UTS Insearch. Ia juga menanggapi kritik terhadap keterangan Kedutaan Besar Indonesia di Singapura dan Australia yang menyatakan tidak menyimpan dokumen akademik Gibran. Grace menilai logika yang menyimpulkan bahwa tidak adanya dokumen berarti Gibran tidak pernah bersekolah di negara tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Polemik ini menjadi bagian dari perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden berdasarkan Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Beberapa pihak meminta pengadilan untuk mendiskualifikasi Gibran karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan.

Grace Natalie, Sekretaris Dewan Pembina PSI, menegaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak memiliki kewajiban untuk menyimpan dokumen akademik para pelajar Indonesia di luar negeri. Ia menyatakan tidak ada aturan yang membuat kedutaan wajib mengumpulkan atau menyimpan data akademik pelajar. Grace sendiri pernah memperoleh gelar master di National University of Singapore dan Singapore Management University tanpa pernah menyetorkan dokumen ke KBRI. Ia menolak narasi bahwa tidak ada dokumen akademik di KBRI berarti pelajar tidak lulus atau tidak sekolah.

Isu tentang ijazah Gibran Rakabuming Raka masih diperdebatkan, sementara sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah disalahkan soal ijazahnya. Grace mempertanyakan mengapa isu ijazah terus-menerus muncul dalam konteks politik, setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo juga pernah menjadi sasaran kritik terkait keabsahan ijazahnya.