Purbaya Diganti jadi Menteri Keuangan, Kebijakan dan Kontroversi Selama Satu Tahun

Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan, menggantikannya dengan Suahasil Nazara melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Purbaya menjabat dari 8 September 2025 hingga 14 September 2026, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Selama satu tahun di kursi ini, Purbaya dikenal membawa kebijakan fiskal agresif, termasuk memindahkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong kredit. Ia juga menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada kuartal IV 2026, dengan ambisi mencapai 8 persen secara bertahap.

Purbaya mengusulkan memasukkan keuntungan Danantara sebesar Rp120 triliun ke APBN sebagai PNBP, namun klaim ini dibantah oleh pihak Danantara. Di sektor perpajakan, pemerintah menunda penerapan pajak marketplace untuk melindungi daya beli masyarakat. Purbaya juga menyediakan dana sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah dan Rp31 triliun untuk mengubah PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Di akhir masa jabatannya, ia menyelesaikan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) sebesar Rp80 triliun-Rp90 triliun dengan tenor hingga 80 tahun.

Masa jabatannya tidak terbebas dari kontroversi. Pernyataannya tentang Gerakan 17+8 dinilai meremehkan tuntutan rakyat, hingga ia meminta maaf. Gaya komunikasinya yang blak-blakan juga berbeda dengan pendekatan formal Sri Mulyani. Terlibat dalam pengalihan utang Kereta Cepat Whoosh sebesar US$4,5 miliar. Meskipun dorongan ada untuk melakukan tax amnesty, Purbaya menyatakan tidak akan menjalankan program tersebut selama menjabat.