Menteri Pendidikan Ungkap Rencana Wajib Belajar 13 Tahun dari TK

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan rencana wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2026). Program ini mencakup pengalokasian dana BOS untuk semua murid di sekolah dasar dan TK, serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid dari keluarga tidak mampu. Dari total TK di Indonesia, sekitar 23 persen merupakan TK negeri. Dana BOS dapat digunakan untuk biaya operasional, gaji guru non-ASN (maksimal 20 persen), perbaikan ringan, dan dukungan kegiatan ekstrakurikuler. Gaji guru PNS di sekolah negeri tetap dibayar oleh pemerintah pusat, sementara guru PPPK diharapkan akan mendapatkan gaji dari pusat pada waktunya. Kebijakan ini bertujuan memperpanjang masa dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar serta memastikan kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah negeri.