Sistem Desil DTSEN Diferensiasi Kesejahteraan: Kritik dan Kebingungan Masyarakat

Sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan terbuka setelah dua perspektif berbeda muncul dari berbagai pihak. Di satu sisi, politikus PDIP Guntur Romli mengkritik sistem desil yang menyebabkan rakyat kecil harus membuktikan kemiskinan mereka sendiri melalui mekanisme sanggahan yang rumit. Ia menyoroti kasus ratusan mahasiswa yang terancam kehilangan bantuan kuliah akibat kenaikan desil ekonomi keluarga, serta anak-anak petani, buruh, dan pekerja informal yang berisiko serupa. Guntur mempertanyakan akurasi sistem yang hanya mengandalkan data administratif seperti profesi, tanpa mempertimbangkan pendapatan, utang, tanggungan keluarga, dan beban hidup sebenarnya.

Di sisi lain, CNBC Indonesia melaporkan bahwa rumah di kawasan elit seperti Pondok Indah tidak selalu menjamin seseorang masuk ke desil 10 tertinggi dalam DTSEN. Pengelompokan desil tidak hanya didasarkan pada pengeluaran, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti pendidikan, kepemilikan barang, dan komposisi keluarga. Misalnya, seseorang yang tinggal di Pondok Indah namun hanya berpendidikan SMP mungkin tidak tergolong dalam desil tertinggi.

Perbedaan klaim muncul terkait dasar pengelompokan desil. Guntur Romli menekankan bahwa sistem hanya mengandalkan data administratif seperti profesi, sementara CNBC Indonesia dan Forum Masyarakat Statistik menyatakan bahwa desil mempertimbangkan gabungan karakteristik sosial dan ekonomi, termasuk pendidikan, kepemilikan barang, dan komposisi keluarga. Akibatnya, banyak masyarakat merasa bingung ketika tetangganya yang memiliki rumah lebih besar justru masuk ke kategori penerima bantuan sosial, padahal dirinya tidak.