Skema BLU Sektor Energi Dinilai Berisiko Tambah Birokrasi, Perlu Dikaji

Ali Ahmudi, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) dan Ketua RESSED UI, menilai negatif terhadap rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi. Menurutnya, skema tersebut berisiko menambah lapisan birokrasi baru, justru menghambat efisiensi dan profesionalisme tata kelola energi nasional. Sektor energi yang memiliki karakteristik bisnis tinggi modal dan teknologi, membutuhkan kepastian investasi, transparansi, dan keputusan yang cepat dan responsif terhadap dinamika pasar. Ali menyampaikan khawatirnya, jika banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam struktur BLU, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lebih rumit dan lambat, sekaligus memperlebar ruang intervensi pemerintah dalam aktivitas bisnis energi. Fleksibilitas keuangan BLU juga tidak dijamin menciptakan efisiensi tanpa desain kelembagaan dan pengawasan yang kuat. Ali menekankan pentingnya menilai apakah pembentukan BLU benar-benar menyelesaikan persoalan fundamental sektor energi, bukan hanya menciptakan institusi baru yang berpotensi memperumit tata kelola yang ada.

Menurut Ali, sektor energi memiliki karakteristik bisnis padat modal dan teknologi, sehingga membutuhkan kepastian investasi, efisiensi, transparansi, dan profesionalisme. Jika terlalu banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam skema BLU, risikonya pengambilan keputusan menjadi lebih birokratis dan kurang responsif terhadap dinamika pasar, yang justru kontraproduktif bagi tata kelola energi yang berkelanjutan.

Ali menekankan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU tidak serta-mutu menjamin efisiensi. Tanpa desain kelembagaan dan pengawasan yang kuat, BLU berpotensi menjadi instrumen untuk memperluas intervensi pemerintah dalam aktivitas bisnis energi yang seharusnya dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip keekonomian.