Pengamat Minta Pembentukan BLU Sektor Energi Perlu Dikaji Mendalam
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Ali Ahmudi, Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development UI, menilai rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi perlu dikaji mendalam. Ia khawatir skema tersebut malah menciptakan birokrasi tambahan dan memperbesar ruang intervensi dalam pengelolaan energi nasional, sebalah memperkuat tata kelola dan efisiensi.
Menurutnya, sektor energi memiliki karakteristik bisnis padat modal dan teknologi, sehingga membutuhkan kepastian investasi, efisiensi, transparansi, dan profesionalisme. Jika terlalu banyak fungsi komersial dimasukkan ke dalam skema BLU, risikonya pengambilan keputusan menjadi lebih birokratis dan kurang responsif terhadap dinamika pasar, yang justru kontraproduktif bagi tata kelola energi yang berkelanjutan.
Ali menekankan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU tidak serta-mutu menjamin efisiensi. Tanpa desain kelembagaan dan pengawasan yang kuat, BLU berpotensi menjadi instrumen untuk memperluas intervensi pemerintah dalam aktivitas bisnis energi yang seharusya dikelola secara profesional dan berdasarkan prinsip keekonomian.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
JPNN.com · 1 September 2026 pukul 19.30
Pengamat: Skema BLU Berisiko Menambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi
Berita terkait
Streamlining Pertamina Mampu Mendorong Fokus Bisnis dan Efisiensi
JawaPos · 14 Agustus 2026 pukul 14.31
WFH PNS Diperpanjang hingga Akhir September 2026
CNN Indonesia · 4 Agustus 2026 pukul 19.21
Kemenkum Bali Gelar FGD Evaluasi Produk Hukum, Memperkuat Tata Kelola Wisata
JPNN.com · 1 September 2026 pukul 20.17
Komisi X DPR Desak Tata Kelola Penerimaan Maba Dievaluasi Buntut Kasus Unsoed
Detik.com · 1 September 2026 pukul 19.41