Zelensky Menolak Pemilu di Masa Perang, Tekankan Risiko Pemecah Belah Ukraina

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak gagasan penyelenggaraan pemilihan umum di tengah konflik bersenjata dengan Rusia, menilai langkah tersebut berisiko tinggi dan dapat menjadi 'tsunami' yang memecah belah persatuan nasional. Penolakan ini muncul setelah mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov, yang baru saja dipecat, menyerukan pelaksanaan pemilu. Ukraina telah menangguhkan pemilihan umum sejak 2022 di bawah aturan darurat militer, langkah yang mendapat dukungan dari sebagian besar warga karena fokus pada pertahanan nasional. Fedorov kemudian menyatakan rencana untuk berkunjung ke AS, memicu spekulasi tentang ambisinya sebagai calon lawan Zelensky. Para ahli menyoroti banyaknya kendala teknis dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk partisipasi tentara di garis depan, pengungsi, dan wilayah yang terjajah. Survei menunjukkan hanya 15% warga mendukung pemilu sebelum akhir perang. Di samping tekanan politik internal, Zelensky terus menggalang dukungan luar negeri, termasuk kerja sama drone baru dengan Norwegia dan komitmen bantuan senilai US$9 miliar. Serangan Rusia tetap intens, dengan klaim pembunuhan 250 drone Ukraina dalam satu hari. Media Indonesia tidak menyebutkan angka korban serangan Rusia pada 23 Agustus 2024 yang disebut Detik.com (13 orang, termasuk 16 di Kryvyi Rig).