Zelensky Tolak Pemilu Saat Perang Lawan Rusia: Bisa Jadi 'Tsunami' Pemecah Belah Ukraine

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak keras gagasan penyelengaraan pemilihan umum (pemilu) di tengah konflik bersenjata dengan Rusia. Ia menilai langkah tersebut berisiko tinggi dan bisa menjadi 'tsunami' yang memecah belah persatuan nasional. Penolakan ini muncul setelah mantan Menteri Pertahanannya, Mykhailo Fedorov, mendesak agar pemilu segera digelar. Saat ini, Ukraina masih menjaga kebijakan penangguhan pemilu di bawah undang-undang darurat militer, yang mendapat dukungan dari sebagian besar warga karena fokus pada pertahanan melawan invasi Rusia sejak 2022.

Situasi politik di Kiev semakin tegang setelah Zelensky memecat Fedorov dari jabatannya, sekaligus memecat panglima militer tertingginya. Fedorov kemudian menyerukan penyelenggaraan pemilu dan direncanakan akan berkunjung ke AS, memicu spekulasi tentang ambisinya sebagai calon lawan Zelensky. Para ahli menyoroti banyaknya kendala teknis, seperti partisipasi tentara di garis depan, pengungsi, dan wilayah yang terjajah. Survei menunjukkan hanya 15% warga mendukung pemilu sebelum akhir perang.

Di tengah tekanan internal, Zelensky terus menggalang dukungan luar negeri. Ia mengumumkan kerja sama drone baru dengan Norwegia dan mendapatkan komitmen bantuan senilai US$9 miliar. Serangan Rusia tetap intens, termasuk penggunaan rudal yang sulit ditangkap, sementara pasokan senjata dari AS, seperti sistem Patriot, mengalami penurunan. Rusia juga mengklaim berhasil menghabisi 250 drone Ukraina dalam serangan sehari.