Banyak Polemik, Nasib Industri Kripto Segera Ditentukan Bulan Ini

Industri kripto menantikan keputusan penting pada September 2026 terkait RUU Clarity Act, yang bertujuan mengatur kerangka hukum aset digital di AS. RUU ini akan membagi pengawasan antara SEC dan CFTC, mencakup pendaftaran, dan memperkuat anti-pencucian uang. Namun, mayoritas pelaku pasar skeptis karena peluang lolosnya terhambat hingga akhir 2026, terutama menjelang pemilu paruh waktu. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menjadwalkan voting prosedural pada 15 September untuk membuka jalan ke pemungutan suara penuh. Beberapa isu belum tuntas seperti insentif stablecoin dan pertentangan etika terkait bisnis keluarga Presiden Trump. Senator Ruben Gallego berupaya merumuskan kompromi bipartisan agar RUU dapat mendapatkan 60 suara yang dibutuhkan di Senat.

Ironisnya, industri kripto telah menggelontorkan lebih dari US$200 juta dalam dana politik pada siklus pemilu 2024 untuk mendukung politisi pro-kripto. Di bawah kepemimpinan Trump, SEC dan CFTC diharapkan menjadi lebih ramah regulasi, sekaligun dengan pemerintah yang terus berkomitmen menciptakan kerangka hukum yang jelas. Beberapa petinggi industri yakin ekosistem kripto tetap berkembang meski tanpa Clarity Act, karena kebijakan otonom dari regulator sudah cukup untuk memberikan kepastian pasar.

Namun, ketiadaan undang-undang formal tetap menjadi tantangan bagi investor kakap yang ingin menginvestasikan modal besar di AS. Andrew McCormick dari Chainlink Labs menyatakan bahwa volatilitas peraturan setiap 2-4 tahun membuat alokasi modal sulit. Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo memperingatkan bahwa kegagalan Clarity Act sebelum pemilu paruh waktu bisa memicu konflik antara Kongres dan pemerintah. Industri kripto telah terbukti bertahan dan beradaptasi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada regulasi Washington.