Anggota Komisi II Minta Pemberian Rekening WNI Diawali Benahi Data Dukcapil

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda N. Kiemas, meminta pemerintah terlebih dahulu memperbaiki data kependudukan sebelum menerapkan rencana pemberian rekening bank bagi seluruh warga negara Indonesia. Giri menekankan bahwa validitas data kependudukan menjadi kunci agar kebijakan ini dapat memberikan keadilan sosial yang sesungguhnya. Ia menyoroti pentingnya memastikan seluruh warga negara, termasuk di daerah pelosok, tercatat dalam administrasi kependudukan sebelum program diluncurkan secara massal.

Menurut Giri, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam proses pembenahan data kependudukan. Ia juga meminta pemerintah pusat untuk menyediakan anggaran yang memadai, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan insentif bagi daerah yang berhasil mencapai perekaman data kependudukan penuh.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa program pemberian rekening ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini ditujukan bagi warga yang berusia 17 tahun dan telah memiliki KTP, dengan rekening yang akan dibuat otomatis berdasarkan NIK. Pemerintah menunjuk BRI dan BSI sebagai bank penyelenggara, dan setiap rekening akan langsung diisi dengan dana pemerintah sebesar Rp 50.000 yang tidak boleh dipotong.