Awalnya Berjanji B to B, Pakar Pertanyakan Pengalihan Beban Utang Whoosh ke APBN
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengkritik pemerintah terburu-buru mengambil alih proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Ia menyarankan audit dulu untuk menuntut pertanggungjawaban siapa pun yang menginisiasi, memutuskan, menjalankan, hingga meresmikan proyek tersebut. Masalah utama Whoosh bukan sekadar kemampuan negara membayar Rp1 triliun per tahun, melainkan kontradiksi antara janji awal berkonsep business to business (B to B) dan kini beban utang malah jatuh ke APBN. Saat keputusan pembangunan diambil pada 2015, proyek dijanjikan tidak menggunakan APBN dan tidak akan dijamin pemerintah. Kini, pemerintah harus menelaah audit dan menilai kepatuhan pada janji B to B sebelum memutuskan mengambil alih beban utang.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
Warta Ekonomi · 10 September 2026 pukul 15.00
Buntut Kelakar Utang Whoosh 80 Tahun 'Kita Sudah Mati', Anas Urbaningrum Sentil Menkeu Purbaya
Berita terkait
Dony Oskaria Ungkap Jadwal Pengumuman Penyelesaian Utang Kereta Cepat
Warta Ekonomi · 8 September 2026 pukul 09.25
Purbaya Ungkap Rp 800 Miliar per Tahun Cukup untuk Bayar Utang Whoosh
CNBC Indonesia · 7 September 2026 pukul 20.31
Purbaya Bilang Danantara Serahkan Utang Whoosh Rampung Bulan Ini
CNBC Indonesia · 2 September 2026 pukul 16.20
Mulai 15 September, Kemenkeu Resmi Ambil Alih Pengelolaan Utang Kereta Cepat Whoosh
JPNN.com · 28 Agustus 2026 pukul 20.32