Batas Desa Belum Definitif, Potensi Sengketa Mengintai

Pemerintah mempercepat penegasan batas desa dengan pendekatan yang mengintegrasikan pemetaan teknis dan screening sosial. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri La Ode Ahmad P Bolombo menyatakan bahwa penetapan garis batas desa memiliki konsekuensi luas seperti penentuan yurisdiksi, pelayanan publik, aset, akses, dan perencanaan pembangunan. Pengalaman konflik menunjukkan bahwa garis batas tidak hanya bersifat kartografis tetapi juga harus mempertimbangkan potensi konflik sosial akibat perbedaan klaim wilayah. Untuk itu, Kemendagri mewajibkan screening lingkungan dan sosial pada kegiatan yang didanai Bank Dunia guna mendeteksi potensi persoalan sebelum penegasan batas dilakukan di lapangan.