Belajar dari Sejarah, Benteng Policy di Era Prabowo Perlu Pengawasan Ketat

Ketua Dewan Pakar ASPRINDO, Didin S. Damanhuri, menilai kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang mengadopsi konsep Benteng Policy berpotensi memperkuat pengusaha pribumi dan ketahanan ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini hanya efektif jika disertai tata kelola yang baik, pengawasan ketat, dan mekanisme transparan.

Benteng Policy pertama kali diperkenalkan oleh Soemitro Djojohadikusumo saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kapasitas pengusaha pribumi melalui pemberian lisensi impor. Tujuannya agar mampu bersaing dengan kelompok usaha mapan dari era kolonial. Namun, implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak penerima lisensi menjual haknya melalui praktik 'Ali-Baba', sehingga manfaat tidak dinikmati pengusaha pribumi. Dari ratusan lisensi yang diterbitkan, hanya sedikit yang berhasil berkembang, dan praktik penyimpangan memicu korupsi berskala besar.