BNPP RI & BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Pengelolaan Wilayah Perbatasan

BNPP RI dan BRIN membahas pengembangan model desentralisasi dan otonomi daerah yang adaptif untuk pengelolaan wilayah perbatasan. Pertemuan yang berlangsung pada 8 September 2026 di Jakarta ini bertujuan menciptakan tata kelola yang sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tantangan spesifik di setiap wilayah perbatasan.

Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menekankan bahwa pengelolaan perbatasan mencakup dua dimensi utama, yaitu keamanan (security) dan kesejahteraan (prosperity). Mengingat kompleksitas permasalahannya, penanganan kawasan ini memerlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.