BNPP RI & BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Wilayah Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan audiensi untuk membahas pengembangan model desentralisasi adaptif yang sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan. Audiensi ini dipimpin Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, dan dilaksanakan di Sekretariat Tetap BNPP RI. Makhruzi menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan melibatkan dua dimensi utama: keamanan dan kesejahteraan, serta membutuhkan koordinasi lintas kementerah dan antara pusat dan daerah. Strategi pengelolaan BWN-KP 2025-2029 mencakup 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 PKSN, dan 26 PLBN, dengan 15 PLBN sudah terbangun, tiga belum, dan delapan dalam rencana pembangunan gelombang III. Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 menjadi perhatian khusus.