BNPP dan BRIN Bahas Model Desentralisasi Adaptif untuk Pengelolaan Wilayah Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan audiensi untuk membahas pengembangan model desentralisasi adaptif dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Audiensi ini dipimpin Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, dan dilaksanakan pada Selasa, 8 September 2026. Makhruzi menekankan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan melibatkan dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan, serta membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menyampaikan arah strategis pengelolaan BWN-KP 2025–2029 yang mencakup pengelolaan batas wilayah negara, aktivitas lintas batas, pembangunan kawasan perbatasan, dan penguatan kelembagaan.

Dalam audiensi tersebut, disampaikan bahwa cakupan pengelolaan BWN-KP meliputi 204 kecamatan perbatasan prioritas, 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dari mana 15 PLBN telah selesai dibangun, tiga belum terbangun, dan delapan dalam rencana pembangunan gelombang III. Selain itu, terdapat 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dengan 28 di antaranya menjadi perhatian khusus. Karakteristik yang beragam ini mendorong penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas setiap daerah.

Prof. Siti Zuhro dari BRIN memaparkan pengembangan model Adaptive Asymmetric Decentralization Model for Border Governance, yang terdiri dari lima komponen: konteks struktural, core governance model, mekanisme desentralisasi adaptif-asimetris, differentiated border governance, dan governance outcome. Model ini dirancang untuk menyesuaikan distribusi kewenangan dengan karakteristik wilayah perbatasan, baik perbatasan darat maupun laut. BRIN juga sedang mengembangkan sistem pemantauan hotspot berbasis data satelit untuk deteksi dini kebakaran hutan dan lahan, serta menginkubasi teknologi lokal untuk penggunaan yang lebih luas.