BNPP RI Raih WTP ke-12, Tegaskan Akuntabilitas Anggaran Pengelolaan Kawasan Perbatasan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan BNPP Tahun 2025. Ini merupakan opini WTP ke-12 yang diterima BNPP secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan di Gedung Tower BPK, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026). Penyerahan dilakukan Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman kepada tim pemeriksa BPK yang dipimpin Dirjen PKN V Widhi Widayat.

Makhruzi menyatakan LHP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen evaluasi untuk melihat efektivitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pengelolaan kawasan perbatasan negara. Ia menegaskan opini WTP merupakan pernyataan profesional BPK mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Karena itu, opini WTP tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola keuangan.

Makhruzi menambahkan opini WTP harus dimaknai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola, bukan akhir dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan negara.