Misbakhun Ingatkan Pemda soal Orientasi Keuangan Negara demi Rakyat Sejahtera

Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengingatkan para pejabat pemerintah daerah, termasuk yang memimpin BUMD dan BLUD, untuk bertindak tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam acara sosialisasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, pada Senin 10 Agustus 2026, Misbakhun menegaskan bahwa anggaran harus digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pelayanan jalan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur.

Misbakhun menjelaskan bahwa konstitusi memberikan mandat jelas mengenai pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap pengelola anggaran harus memahami konsekuensi administratif, hukum, dan moral dari penggunaan dana publik. Ia, yang merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan, juga menekankan pentingnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara dengan mandat konstitusional. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memastikan akuntabilitas, bukan sekadar mencari kesalahan atau memberikan hukuman.

Kegiatan dalam Masa Reses Sidang DPR ini dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Kepala Biro Humas BPK, dan Wali Kota Pasuruan, menunjukkan kolaborasi untuk mendorong pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyat.