Boediono: Pemimpin Harus Mampu Menyatukan Rasionalitas Kebijakan dan Otoritas Politik
Rangkuman otomatis · disusun dengan AI

Wakil Presiden ke-11 RI Prof Boediono menegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan politik atau konsep teknokratis secara sendiri-sendi. Kepemimpinan yang efektif ditentukan oleh kemampuan menyatukan rasionalitas kebijakan dengan otoritas politik agar keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Boediono menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi hanya akan efektif jika didukung oleh dua pilar: konsep kebijakan yang rasional dirumuskan secara sistematis dan teknokratis, serta dukungan dari pemegang otoritas politik untuk melaksanakannya di lapangan.
Boediono mengacu pada pengalaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menghadapi krisis keuangan global 2008 sebagai contoh. Tim ekonomi yang solid dan kompeten mampu merumuskan respons secara teknokratis, sementara Presiden SBY memberikan dukungan politik yang diperlukan agar kebijakan dapat segera dieksekusi. Menurutnya, konsep yang baik tidak akan menghasilkan perubahan jika tidak mendapat dukungan politik untuk dilaksanakan.
Bagikan
Diberitakan juga oleh
ANTARA News · 31 Agustus 2026 pukul 22.29
Mendagri minta calon pemimpin Polri susun kebijakan berbasis sains
kumparan · 31 Agustus 2026 pukul 21.48
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pembangunan Jalan Tol Harus Berkelanjutan
CNBC Indonesia · 31 Agustus 2026 pukul 13.15
DPR Panggil Purbaya, Bos BI, OJK hingga Danantara, Ini Bahasannya!
Berita terkait
Purbaya Butuh Pertumbuhan 6,7% Supaya Semua Fresh Graduate Dapat Kerja
CNBC Indonesia · 28 Agustus 2026 pukul 17.10
Pengamat: Polemik Usulan Tarif Parkir di Jakarta Rp60 Ribu Bingungkan Warga
Media Indonesia · 26 Agustus 2026 pukul 16.22
Pertama Kali dalam Sejarah Manusia, Dunia Hadapi Penurunan Populasi di Bawah Tingkat Penggantian
SINDOnews · 26 Agustus 2026 pukul 12.50
Tak Cuma Pangkas PPh 30%, Vietnam Bikin Lebih Banyak Penghasilan Bebas Pajak
Detik.com · 24 Agustus 2026 pukul 13.14