BP MPR Kelompok III Gelar FGD Bahas Desentralisasi dan Demokrasi Lokal

Badan Pengkajian MPR RI Kelompok III menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Tangerang Selatan pada Senin (21/9) untuk membahas desentralisasi asimetris dan demokrasi lokal. Diskusi yang menghadirkan pakar dari Kemendagri dan UIN Syarif Hidayatullah ini bertujuan mengidentifikasi sumber persoalan pemerintahan daerah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Hindun Anisa, menekankan pentingnya kejelasan parameter pemberian asimetri kewenangan dan hubungan fiskal antara pusat dan daerah. Ia menyatakan bahwa perbaikan tidak harus melalui perubahan UUD NRI 1945 jika masalah dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan. Selain itu, FGD ini menyoroti tantangan demokrasi lokal seperti biaya politik tinggi, politik uang, dan polarisasi masyarakat guna memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah.