I Wayan Sudirta Dorong Evaluasi Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Penguatan PPHN

Anggota Badan Pengkajian MPR RI, I Wayan Sudirta dari PDIP, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Hal ini disampaikannya setelah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa' di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (31/8/2026). Wayan Sudirta menyatakan bahwa Indonesia tertinggal dalam pengembangan desentralisasi dan otonomi daerah dibandingkan banyak negara lain yang terus memperkuat pemerintahan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa tidak dapat disimpulkan bahwa praktik desentralisasi selama ini gagal, melainkan dinamika yang ada menunjukkan perlunya evaluasi desain hubungan pusat-daerah.

Sebagai respons, Badan Pengkajian MPR RI menggelar FGD di berbagai daerah untuk mengumpulkan masukan dari akademisi dan pakar mengenai efektivitas sistem yang sedang berjalan. Fokus utama kajian adalah menilai kecukupan desain konstitusi saat ini dalam mengakomodasi kepentingan daerah, menjaga persatuan nasional, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Wayan Sudirta juga menyinggung pertanyaan apakah konstitusi masih relevan atau perlu revisi, mengingat sebagian besar kebijakan mungkin sudah tidak lagi optimal.