Dampak Karhutla Perlu Aturan Tegas, Pengamat Apresiasi Langkah Wapres Gibran

Para pakar, termasuk Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, menyoroti minimnya mekanisme perlindungan satwa saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkembang menjadi kondisi force majeure. Menurutnya, regulasi yang ada belum memadai untuk menangani penyelamatan, evakuasi, dan tanggung jawab pihak terkait ketika habitat satwa terdampak bencana. Karena karhutla terjadi rutin setiap tahun, penanganan satwa sebaiknya sudah menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah secara menyeluruh.

Trubus mengapresiasi langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang langsung memantau kondisi satwa, termasuk orangutan yang terpapar asap dan membutuhkan perawatan kesehatan seperti penggunaan nebulizer. Namun, ia menekankan bahwa perhatian semacam ini harus berlanjut menjadi kebijakan nyata, seperti aturan teknis dan pembagian kewenangan yang jelas antar pemerintah pusat dan daerah.

Dengan demikian, Trubus berharap adanya penguatan kebijakan nasional agar respons terhadap dampak karhutla pada satwa tidak lagi bergantung pada kemampuan masing-masing daerah, sekaligus memastikan kebutuhan satwa mendapat tempat yang layak dalam prioritas penanganan bencana.