DBH Belum Cair, DPRD DKI Ungkap Dampaknya Bagi Pembangunan Jakarta

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mengusulkan DPRD bersurat ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemprov DKI. Ia menegaskan langkah ini bukan meminta bantuan, melainkan menagih hak warga Jakarta. Pencairan DBH dinilai penting untuk mendukung pembahasan APBD 2027 dan membiayai program prioritas seperti pembangunan jalan, pengendalian banjir, dan penanganan sampah.

Ida menyebut DPRD memiliki fungsi anggaran sehingga wajar mengambil inisiatif mengirim rekomendasi. Ia juga mengungkapkan pagu anggaran Komisi D saat ini sekitar Rp13 triliun, sementara kebutuhan program mencapai Rp15 triliun, sehingga ada kekurangan Rp2 triliun. Ia optimistis pemerintah pusat akan merespons karena nilai DBH relatif kecil bagi APBN tetapi sangat berarti bagi pembangunan Jakarta.