DBH Jakarta Dipangkas, DPRD Soroti Nasib 61 Ribu Siswa

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, mengungkapkan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta sebesar Rp 14,997 triliun menyulitkan penyusunan anggaran daerah. Pemotongan ini memaksa Pemprov DKI menentukan ulang prioritas program, meski pemerintah pusat menegaskan anggaran pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas. Dalam silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (30/7/2026), Ramly memaparkan dampak langsung pemotongan terhadap berbagai sektor.

Sektor pendidikan terdampak signifikan. Masih ada sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum tertampung program sekolah gratis karena jumlah lulusan tidak seimbang dengan pagu yang tersedia. DPRD sebelumnya mengusulkan penambahan 258 sekolah gratis pada 2026, namun hanya 103 yang disetujui karena keterbatasan anggaran. Sementara itu, pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit juga terkendala anggaran yang minim.

Ramly berharap anggota DPR RI memperjuangkan pengembalian sebagian DBH Jakarta. Menurutnya, jika separuh dari Rp 14,997 triliun dapat dikembalikan, Pemprov DKI tidak perlu menggunakan dana obligasi untuk membiayai program prioritas daerah.