Disiplin Fiskal, Prabowo Hentikan Pengadaan Barang tanpa Koordinasi

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya disiplin fiskal dalam penggunaan APBN, khususnya pada proses pengadaan barang. Ia menginstruksikan agar pengadaan barang serupa yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dihentikan demi menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi. Menurut data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), konsolidasi pengadaan di tingkat pemerintah daerah telah berhasil menghasilkan efisiensi sebesar 20,86 persen pada 2025 dan meningkat ke 25,43 persen pada 2026. Pemerintah berencana memperluas mekanisme ini secara nasional.

Dengan total belanja pengadaan mencapai sekitar Rp1.200 triliun, penerapan konsolidasi, katalog elektronik, dan perencanaan berbasis data diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi hingga 30 persen, setara dengan Rp360 triliun. Untuk mendukung hal ini, pemerintah akan memperkuat LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah yang bertugas mengoordinasikan kebutuhan instansi, standardisasi spesifikasi, dan penyatuan volume. Digitalisasi juga menjadi pilar utama agar proses pengadaan transparan, kompetitif, dan akuntabel.

Setiap rupiah yang dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk kepentingan langsung masyarakat, seperti pembangunan ruang kelas, puskesmas, rumah sakit, dan peningkatan kualitas hidup. Hal ini menjadi penting mengingat tekanan fiskal akibat utang yang mencapai Rp8.000 triliun dan fluktuasi harga minyak serta melemahnya rupiah yang mempengaruhi APBN 2026.