DPR Minta BPS Bereskan Data Desil dalam 2 Minggu

Komisi X DPR RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki data desil yang dinilai tidak akurat dan menyebabkan polemik di masyarakat. Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani menyoroti pentingnya akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dalam penentuan desil yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. DPR menekankan bahwa data desil yang salah dapat menyebabkan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan yang layaknya. Dalam rapat kerja antara DPR dan BPS, sepakat disepakati bahwa BPS akan memperbaiki data desil, termasuk data terkait pendidikan dan penentuan penerima beasiswa. DPR memberikan batas waktu maksimal dua minggu bagi BPS untuk menyelesaikan perbaikan tersebut. Lalu juga meminta BPS untuk menjelaskan sumber daya yang digunakan dalam penentuan desil serta merespons cepat terhadap sanggah desil yang diajukan masyarakat. Perubahan desil yang lama dinilai berdampak negatif pada sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak.