DPR-Pemerintah Finalisasi Kebijakan, Guru PPPK Bakal Jadi Penuh Waktu

DPR dan pemerintah telah menyelesaikan kebijakan baru untuk penataan status kepegawaian guru PPPK. Dua keputusan utama diambil: pertama, guru PPPK paruh waktu yang mengajar akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Kedua, guru berstatus PPPK akan mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi PNS, dengan pendaftaran yang dijadwalkan dibuka pada awal 2027. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan kesenjangan antara jumlah guru yang ada dan kebutuhan formasi nasional.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan bahwa jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang, dengan 231.246 di antaranya merupakan PPPK paruh waktu. Pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebesar 526.689 formasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa skema ini telah melalui simulasi anggaran dan tidak akan memengaruhi keberlanjutan fiskal negara, dengan defisit anggaran 2027 tetap berada di kisaran 2,4 persen.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengawal sosialisasi kebijakan ini ke daerah dan memastikan bahwa kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan respons atas banyaknya permohonan masalah guru yang masuk ke DPR, dan pemerintah berkomitmen untuk menemukan solusi secepatnya.