DPRD Bandung Petakan Risiko Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat, Cegah Molor hingga Anggaran Membengkak

DPRD Kota Bandung menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Kamis (23/7) untuk memetakan risiko pembangunan Gedung RSUD dan Gedung Inspektorat Daerah. FGD dihadiri oleh pimpinan DPRD, anggota Pansus 16, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan. Tiga risiko utama diidentifikasi: administrasi dan hukum, teknis dan kualitas, serta keterlambatan dan pembengkakan biaya. DPRD menekankan pentingnya mitigasi yang konkret, bukan sekadar diskusi konseptual.

Wakil Ketua I DPRD Toni Wijaya menegaskan bahwa hasil FGD harus menghasilkan matriks pemetaan dan mitigasi risiko dengan pembagian peran yang jelas. Inspektorat Daerah ditugaskan sebagai early warning system untuk memastikan pembangunan berjalan transparan dan akuntabel. Dinas Kesehatan menyiapkan skenario transisi agar pembangunan RSUD tidak mengganggu pelayanan kesehatan.

DPRD juga akan menjalankan pengawasan penganggaran untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai kualitas, dan tidak membengkak. Kesepakatan dalam FGD mencakup dukungan terhadap pembiayaan tahun jamak dan kepastian hukum. DPRD menilai keberhasilan proyek ditentukan oleh prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.