Cegah Masalah Hukum dan Pemborosan, DPRD Bandung Perketat Pengawasan Proyek RSUD dan Gedung Inspektorat

DPRD Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap pembangunan Gedung RSUD dan Gedung Inspektorat untuk mencegah masalah hukum dan pemborosan anggaran. Upaya ini dilakukan melalui FGD Mitigasi Risiko yang digelar di Hotel Shakti Bandung pada Kamis (23/7), dihadiri oleh pimpinan DPRD, anggota Pansus 17, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam forum tersebut, DPRD mengidentifikasi tiga risiko utama yang harus diwaspadai. Pertama, risiko administrasi dan hukum yang meliputi perencanaan, pengadaan, pelelangan, dan kontrak tahun jamak yang harus disusun cermat untuk menghindari persoalan hukum dan temuan audit. Kedua, risiko teknis dan kualitas yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik strategis, sehingga kualitas konstruksi, spesifikasi teknis, aspek lingkungan, dan standar keselamatan harus menjadi prioritas.

DPRD menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar kedua proyek strategis ini dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan dasar hukum yang kuat, sekaligus mencegah pembengkakan biaya dan keterlambatan pelayanan publik.