DPRD DKI Minta Dinas Kesehatan Sosialisasi Soal Tarif Eksekutif RSUD

Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti minimnya sosialisasi terkait penyesuaian tarif layanan eksekutif di RSUD, yang menjadi penyebab utama keluhan warga atas kenaikan biaya berobat. Ketua Komisi E M. Subki menjelaskan bahwa skema klaster eksekutif seperti Klinik Cempaka di RSUD Tarakan dan Klinik Kanaya di RSUD Cengkareng dirancang dengan prinsip subsidi silang, di mana layanan ini menyasar kelompok masyarakat mampu untuk menopang operasional fasilitas kesehatan, sementara warga kurang mampu tetap terlayani penuh oleh BPJS Kesehatan. Subki menegaskan bahwa masyarakat tetap diberi pilihan antara menggunakan layanan eksekutif atau BPJS, namun keluhan muncul karena tarif baru belum disosialisasikan secara masif sehingga banyak warga merasa kaget.