Forum Komunikasi Masyarakat Pati Temui DPR, Tanya RUU Perampasan Aset

Sejumlah organisasi masyarakat yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Masyarakat Pati bertemu dengan pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (24/8). Pertemuan ini membahas beberapa isu termasuk progres RUU Perampasan Aset, kesejahteraan nelayan, dan penguatan media sosial. Forum didampingi oleh Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor, Lukman Hakim, yang mempertanyakan perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR dan meminta kepolisian mengambil sikap tegas terhadap isu di media sosial yang diragukan kebenarannya. Lukman juga menyuarakan kekhawatiran terkait penggerudukan kantor DPRD Pati dan gelaran sound horeg di alun-alun daerah, bertanya apakah ada skenario tertentu yang mendasari aksi-aksi tersebut.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyatakan bahwa massa yang diterima oleh pihaknya berbeda dengan masyarakat Pati yang berencana menggelar aksi demonstrasi di DPR. Meskipun demikian, Cucun menegaskan bahwa massa tersebut tetap merupakan bagian dari masyarakat Pati. Ia menyoroti beberapa isu krusial di Pati dalam setahun terakhir dan menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak terlewat.

Cucun tidak memberikan jawaban tegas mengenai rencana aksi lain dari Pati yang akan berunjuk rasa pada 27 Agustus mendatang. Ia menyatakan bahwa perbedaan tuntutan antar kelompok adalah bagian dari dinamika dan penting bagi pihaknya untuk mendengarkan serta menyampaikan ke publik agar lebih rasional dan lokal.