Gagal Paham, Bisnis, dan HAM

Artikel ini membahas kritik terhadap rencana pemerintah mengubah penilaian kepatuhan Bisnis dan HAM (BHAM) dari sukarela menjadi wajib. Kekhawatiran utama terletak pada risiko 'audit culture', di mana perusahaan hanya fokus membuktikan kepatuhan formal tanpa benar-benar melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Namun, penulis menekankan bahwa Human Rights Due Diligence (HRDD) seharusnya dipahami sebagai mekanisme pengetahuan dan aksi, bukan sekadar pembuktian kepatuhan. Berdasarkan UNGPs, HRDD adalah proses identifikasi, penilaian, dan penanganan risiko HAM. Data menunjukkan 77% perusahaan dengan HRDD khusus berhasil mengidentifikasi dampak buruk HAM, jauh lebih efektif dibanding proses due diligence nonspesifik yang gagal mengidentifikasi risiko pada lebih dari 80% kasus.