Guru Besar Unpad Soroti Rencana Interpelasi DPRD Sumedang: Pelayanan Publik Bisa Terganggu

Guru Besar Unpad, Muradi, memediasi keberadaan rencana interpelasi DPRD Sumedang terkait isu Wakil Bupati Fajar Aldila. Muradi menyatakan tiga kriteria penting sebelum hak interpelasi digunakan: dampak luas pada pelayanan publik, ketegangan antara eksekutif dan legislatif, serta proses yang tidak proporsional. Ia menilai ketiga kriteria tidak terpenuhi dalam kasus ini, sehingga langkah itu berpotensi bersifat politik. Muradi menegaskan pelayanan publik di Sumedang tidak terganggu dan hubungan antara Pemkab dengan DPRD masih baik.