Indonesia Beri Jawaban atas Tudingan PM Solomon soal Pelanggaran HAM di Papua

Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York memberikan respons atas tudingan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Wale, tentang pelanggaran HAM di Papua. Dalam debat Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Nona Gae Luna menegaskan bahwa Indonesia telah menjabat sebagai Presiden Badan HAM PBB (UNHRC) enam kali, mencerminkan kepercayaan internasional tinggi. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Komisi Tinggi PBB di Papua harus disepakati antara negara tuan rumah dan komisi, bukan oleh pihak ketiga. Sebelum tudingan PM Wale, tiga ASN dan satu sopir tewas dalam insiden KKB di Papua. Indonesia menekankan bahwa penyerangan terhadap warga sipil dan ASN merupakan tindakan kriminal, sekaligus kewajiban negara untuk melindungi semua warganya. PTRI juga mempertanyakan niatan tudingan yang menyoroti korban sipil dari versi tertentu, menyatakan bahwa pembahasan HAM harus objetif dan tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan atau mendukung separatisme. Kepulauan Solomon berbatasan dengan Papua Nugini dan Vanuatu di Samudra Pasifik Selatan.