Indonesia-Kamboja Jajaki Kerja Sama di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara

Indonesia dan Kamboja membuka peluang kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk memperkuat hubungan bilateral 67 tahun. Pertemuan bilateral di Kementerian PANRB, 28 Juli 2026, dipimpin Menteri Rini Widyantini dan Deputy Prime Minister Kamboja HE Hun Many. Kedua pihak sepakat mengeksplorasi kolaborasi tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur.

Menteri Rini memaparkan transformasi pelayanan publik Indonesia: 313 Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan omnikanal, serta delapan strategi prioritas mendukung aksesi OECD. Kerja sama berpotensi pada transformasi digital, pengembangan SDM, kelembagaan, dan kualitas pelayanan melalui pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, pengembangan kapasitas bersama, riset dan pelatihan. Keduanya menandatangani Joint Statement komitmen kolaborasi strategis di reformasi birokrasi, manajemen kinerja, SDM, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintahan.

HE Hun Many menjelaskan reformasi Kamboja via Strategi Pentagon: peningkatan kinerja instansi, standar rekrutmen, pemanfaatan teknologi registrasi. Beliau mengusulkan pertukaran praktik terbaik pelayanan publik (pendidikan, kesehatan), riset administrasi publik, serta program pembelajaran evaluasi aparatur. Kedua negara berharap kolaborasi memberikan manfaat jangka panjang.