Info Terbaru Rencana Pusat Turun Tangan soal Gaji PPPK, Oh Ternyata

Pemerintah pusat berencana membantu daerah yang kesulitan membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah tidak terburu‑buru mengambil langkah drastis seperti pemecatan, dan menyarankan agar terlebih dahulu memetakan kapasitas fiskal masing‑masing wilayah. Jika situasi benar‑benar darurat, para pemimpin daerah dapat berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi bersama. Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah pusat terus mengidentifikasi daerah‑daerah yang mengalami masalah pembayaran gaji. Beberapa kepala daerah, seperti Sherly Tjoanda (Maluku Utara), Rudy Mas’ud (Kalimantan Timur), dan Ria Norsan (Kalimantan Barat), mengungkapkan kesulitan mereka dalam rapat kerja di DPR pada 8 Juni lalu, menyebut penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebagai penyebab utama. Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan daerah untuk mencari jalan keluar setelah melakukan evaluasi fiskal dan komunikasi yang intensif.