5 Berita Terpopuler: P3K Paruh Waktu Bakal Demo Besar, Beri Tenggat Agustus Ini, Pastikan Gaji PNS & PPPK Aman

Pemerintah Indonesia bersiap menyalurkan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2024 senilai Rp 70 triliun ke 413 daerah, yang langsung berkaitan dengan nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah ini diambil setelah rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR pada 30 Juli 2026, yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pertemuan tersebut, Tito menyatakan pemerintah menyiapkan dua skema untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji PPPK. Di sisi lain, PPPK paruh waktu merencanakan demonstrasi besar-besaran dan memberikan tenggat kepada pemerintah pada bulan Agustus, sambil menunggu pidato Presiden Prabowo pada 14 Agustus untuk kejelasan lebih lanjut mengenai status dan gaji mereka. Upaya ini bertujuan untuk menjamin keamanan gaji PPPK dan menyelesaikan tunggakan dana yang telah lama dinantikan oleh berbagai daerah.