Jangan Biarkan Algoritma Mengadili Lebih Dulu

Artikel membahas ketegangan antara penghakiman publik melalui media sosial dan proses hukum yang sebenarnya. Di media sosial, seseorang bisa menjadi terdakwa dalam hitungan menit berkat algoritma, emosi, dan kecepatan penyebaran informasi. Sementara di negara hukum, pembuktian bersalah membutuhkan prosedur dan alat bukti yang sah. Fenomena ini menjadi tantangan nyata bagi prinsip negara hukum, di mana ruang digital sering kali mendahului proses hukum resmi dengan vonis sendiri.

Meski media sosial memberikan manfaat sebagai instrumen kontrol sosial dan pengawasan demokrasi, batasannya jelas. Ketika komentar menggantikan pembuktian dan jumlah tayangan dianggap sebagai ukuran kebenaran, prinsip-prinsip hukum terancam. Asas praduga tak bersalah kerap disalahartikan, padahal ia melindungi setiap warga negara dari kekeliruan proses hukum. Artikel menekankan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana hanya karena tekanan publik, dan profesionalisme aparat penegak hukum diukur dari kemampuannya tetap berpijak pada hukum ketika tekanan publik sedang tinggi.

Pada era kecerdasan buatan, tantangan terbesar adalah memastikan teknologi tidak menggeser prinsip hukum. Algoritma menentukan informasi yang viral, tetapi tidak dirancang untuk menentukan siapa yang bersalah. Oleh karena itu, membangun literasi hukum masyarakat menjadi sama pentingnya dengan memperkuat institusi penegak hukum, agar masyarakat memahami bahwa keadilan tidak dapat diukur dari banyaknya komentar di media sosial.