Jebakan Regresif Kuliah Gratis: Menuju Perguruan Tinggi Berkeadilan

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bebas biaya kuliah di PTN dengan subsidi Rp93,74 triliun per tahun untuk 2,83 juta mahasiswa. Namun, kebijakan ini berpotensi regresif karena tidak memperhatikan ketimpangan ekonomi. Data APK Perguruan Tinggi menunjukkan kelompok kuintil teratas (Q5) mencapai 55,37% partisipasi, sementara kuintil terendah (Q1) hanya 17,30%. Ini berarti anak keluarga mampu 3,2 kali lipat lebih besar masuk PTN. Pengalaman sekolah gratis 2010-2011 menunjukkan penurunan mutu pendidikan dan dampak buruk pada sekolah swasta. Menghapus UKT tidak menghapus ketimpangan karena masih ada hambatan non-biaya seperti biaya hidup, opportunity cost, dan disparitas mutu sekolah asal.