Waka Komisi X Ingatkan PTN Gratis Jangan Sampai Korbankan Mutu Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menyatakan bahwa wacana PTN gratis harus dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Namun, ia menekankan pentingnya perhitungan anggaran yang cermat agar kebijakan ini berkelanjutan dan tidak mengorbankan mutu pendidikan. Lalu mengingatkan agar anggaran tetap berasal dari alokasi pendidikan 20% APBN dengan penataan dan optimalisasi belanja pendidikan secara keseluruhan.

Terkait kebutuhan anggaran sebesar Rp 93,7 triliun, Lalu menyampaikan bahwa angka ini perlu diverifikasi kembali berdasarkan skenario penerima manfaat, komponen biaya, dan tahapan implementasinya. Ia juga menegaskan bahwa pembebasan biaya kuliah tidak boleh mengurangi anggaran untuk mutu dosen, riset, sarana prasarana, dan program afirmasi bagi mahasiswa yang membutuhkan.

Mendagetikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI telah menjelaskan asal-usul perhitungan Rp 93,7 triliun tersebut. Menurut Mendiktisaintek Brian Yuliarto, angka tersebut didasarkan pada standar biaya setiap program studi, wilayah, dan mahasiswa per tahun yang dihitung sejak 2024. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, pihaknya juga melakukan analisis terkait pendapatan yang akan digantikan pemerintah, seperti uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), dan pendapatan lainnya di PTN.