Jelang Muktamar ke-35 NU, Desakan Kepemimpinan Independen dan Berintegritas Menguat

Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, tokoh dan aktivis NU mendesak terpilihnya kepemimpinan PBNU yang independen, berintegritas, dan terbebas dari benturan kepentingan politik praktis. Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menegaskan perlunya jarak ideal antara kepemimpinan NU dengan lingkaran kekuasaan agar advokasi bagi masyarakat akar rumput—petani, nelayan, pedagang kecil—tetap optimal. Berdasarkan survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi warga Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa; angka ini tidak boleh dijadikan alat tawar politik untuk mengejar jabatan struktural. Taufik menegaskan NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden dan kedekatan dengan penguasa harus dibatasi, sambil tetap berpolitik dalam kerangka high politics berbasis moralitas dan etika kebangsaan. Ia juga mendukung larangan rangkap jabatan bagi pengurus harian inti seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam. Aktivis Muda NU Hatim Gazali memperingatkan bahwa keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan akan membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik.