Kedaulatan Energi Fondasi Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Komisaris Independen PT PLN, Ali Masykur Musa, menegaskan bahwa kedaulatan bangsa modern tidak hanya diukur dari pertahanan wilayah, melainkan dari kemampuan menyediakan pangan, menguasai teknologi, dan menjamin ketersediaan energi secara merata bagi seluruh rakyat. Listrik diposisikan sebagai infrastruktur peradaban krusial yang menopang kegiatan belajar masyarakat, pertumbuhan ekonomi desa, serta keberlangsungan sektor industri nasional.

Tantangan utama saat ini berpusat pada proses transisi energi. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah seperti tenaga surya, air, panas bumi, dan angin. Namun, kedaulatan energi baru terwujud apabila potensi tersebut dikelola menjadi kapasitas nasional melalui penguasaan teknologi, pembiayaan yang tepat, serta kebijakan yang konsisten. Menjawab tantangan ini, RUPTL 2025–2034 menargetkan pembangunan puluhan ribu kilometer sirkuit transmisi untuk mendistribusikan EBT ke pusat-pusat kebutuhan.

Transformasi energi tersebut ditekankan harus berorientasi pada aspek keadilan sosial dengan menjangkau wilayah pelosok dan pulau-pulau kecil. Indonesia juga didorong untuk tidak sekadar menjadi target pasar teknologi asing, melainkan aktif memperkuat industri manufaktur komponen lokal serta mengikutsertakan sektor UMKM dalam rantai nilai ekonomi hijau.