Kemendagri Perkuat Tata Kelola Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu

Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu sepakati memperkuat tata kelola kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini disampaikan oleh Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, dalam agenda Penguatan Tata Kelola Lembaga Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026. Tito menekankan bahwa rapat ini tidak hanya membahas program dan kegiatan, tetapi juga memastikan fondasi tata kelola yang kuat agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Tiga lembaga ini memiliki peran berbeda namun memiliki tujuan bersama, yaitu pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dekranasda fokus pada pengembangan kerajinan, TP PKK mendukung kapasitas keluarga dan ekonomi warga melalui jejaring luasnya, sementara TP Posyandu berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar di tingkat desa dan kelurahan. Kolaborasi ketiganya dirancang agar saling melengkapi tanpa tumpang tindih, sehingga program yang diluncurkan lebih terukur dan berdampak positif.

Agenda ini melibatkan sekitar 1.500 peserta dari 16 provinsi di wilayah Sumatera dan Jawa, mewakili 273 kabupaten/kota. Hasil rapat akan merumuskan rencana tindak lanjut lengkap dengan penanggung jawab dan sistem pemantauan. Selain itu, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara TP PKK dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang disaksikan oleh ratusan kader dari ketiga lembaga.