Kemenkum Bali & BPHN Memperkuat Sinergi, Dorong Layanan Bantuan Hukum Transparan

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah memperkuat sinergi dengan BPHN Jakarta pada 17 September 2024. Perbincangan fokus pada penguatan pembinaan hukum yang efektif di Bali, khususnya penguatan peran advokat dalam Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang didukung Pemprov Bali. Upaya ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum. Selain itu, dibahas optimalisasi Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah (Anev) dengan tema kepariwisataan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan pembangunan. Koordinasi juga mencakup peningkatan akses bantuan hukum melalui Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) yang dibuka parsial untuk mendukung Rencana Penarikan Dana (RPD).