Kemenkum NTB Bahas Evaluasi Aturan Notaris, Kepala BSK Sorot Data Berkualitas

Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kemenkum Sulawesi Barat pada 17 September 2024 secara daring melalui Zoom Meeting. Acara membahas Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan (AIEK) terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris. Kehadiran Kanwil NTB sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan pemahaman terhadap kebijakan hukum yang relevan dengan pelaksanaan tugas di wilayah. Kepala BSK Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya analisis berbasis data dan fakta, serta mengacu pada berbagai regulasi terkait kebijakan yang dianalisis. Forum DSK menjadi ruang untuk memperoleh perspektif pemangku kepentingan terkait implementasi kebijakan dan pemenuhan hak pendampingan hukum dalam proses pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.